Salah satu yang dipertimbangkan, yaitu pembelian 10,46 persen saham Freeport oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan sejumlah opsi terkait pembelian 10,46 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia. Salah satu yang dipertimbangkan, yaitu pembelian saham oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ya, bisa jadi begitu. Bisa jadi juga orang lain membeli sahamnya. Kami tidak tahu juga, karena ada opsi-opsi lain," katanya, seperti dilansir Antara, Senin (27/2).

Jika tidak ada aral melintang, Luhut akan mengadakan pertemuan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Senin siang. Tetapi, ia tidak merinci apakah Inalum tengah dipersiapkan untuk membeli saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) yang tengah bersitegang dengan pemerintah tersebut.

Lihat juga: Peradi Tawarkan Bantuan Hukum Hadapi Arbitrase Freeport

"Bisa saja disiapkan Inalum dengan Antam. Bisa saja Inalum, Antam dengan private sector (swasta)," katanya.

Luhut juga mengaku masih akan melihat pilihan terbaik untuk melakukan pembelian divestasi saham. Yang pasti, ia memastikan, harus ada pembicaraan baik-baik dengan Freeport. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia juga tidak boleh dikorbankan.

"Nantilah kami lihat. Biar kami bicara baik-baik dengan Freeport. Tentu, kami cari solusi supaya win win, tetapi enggak boleh mengorbankan kepentingan nasional kita," tegas dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengaku, masih menunggu arahan pemerintah untuk membeli 10,64 persen saham Freeport. Mantan direktur utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk itu bilang, saat ini, Kementerian BUMN masih fokus untuk membentuk holding BUMN pertambangan di mana 9,36 persen saham pemerintah di Freeport akan dialihkan.

"Sekarang, kami bentuk holdingnya dulu, karena memang belum ada arahan dari pemerintah arahnya ke mana," terang dia.

Yang jelas, Kementerian BUMN akan menampung 9,36 persen saham existing pemerintah di Freeport.

"Kami sudah dapat persetujuan Freeport. Ke depan, kami tunggu dari pemerintah karena itu memang wewenangnya Kementerian ESDM," imbuhnya.

Budi juga mengaku, pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membeli 10,64 persen saham Freeport. Menurutnya, pemerintah nantinya bisa saja tidak 100 persen menanggung secara finansial.

"Bisa saja kan join venture (usaha patungan) juga dengan mereka atau dengan yang juga bisa. Terbuka banyak opsi. Kalau kemampuan finansial dan operasionalnya bisa," tutur Budi.

Sekadar informasi, Inalum akan menjadi induk holding pertambangan yang terdiri dari Aneka Tambang (Persero) Tbk, Bukit Asam (Persero) Tbk, serta Timah (Persero) Tbk, yang ditargetkan rampung tahun ini. (bir/gen)